Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Fernando Rabat membantah pada Rabu ini di La Moneda bahwa pemerintah telah membatalkan perluasan penjara Santiago Uno. Proyek itu bertujuan menyediakan blok-blok baru bagi para pemimpin kejahatan terorganisasi.
Menurut La Tercera, pemerintah untuk sementara harus menunda pembangunan blok keamanan maksimum. Penyebabnya adalah sengketa hukum yang diajukan Pemerintah Kota Santiago dan belum diselesaikan.
Menurut media yang sama, sebagaimana dikutip Emol, proyek tersebut mencakup tiga blok keamanan tinggi dan satu blok keamanan maksimum. Tender seharusnya dilakukan pada Mei lalu. Kini, kementerian akan menenderkan konsesi penjara tanpa menyertakan pembangunan tersebut selama sengketa berlangsung.
Rabat membedakan kedua proses itu. "Pengoperasian fasilitas pemasyarakatan Santiago Uno telah ditenderkan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa kontrak tersebut memiliki jangka waktu tetap yang hampir berakhir sehingga perlu diperbarui.
Mengenai perluasan itu, ia menegaskan: "Tidak ada pembatalan." Menurut sang menteri, penetapan sementara yang berlaku menghalangi segala proses terkait pembangunan baru tersebut.
Proyek itu bermula pada masa pemerintahan Gabriel Boric. Penjara baru akan dibangun di sebelah Santiago Uno yang ada saat ini dan Pusat Peradilan, di kawasan yang disebut "Kawasan Pemasyarakatan" di daerah Rondizzoni, wilayah Kota Santiago.
Pengumuman itu langsung memicu tarik-ulur dengan pemerintah kota. Wali kota saat itu, Irací Hassler (Partai Komunis), menentangnya dengan keras. Penggantinya, Mario Desbordes, melanjutkan perlawanan tersebut. Sementara itu, setelah pergantian pemerintahan, para pejabat baru pemerintah pusat mendukung inisiatif itu.
Langkah terbaru pemerintah kota dipimpin oleh Desbordes. Ia berhasil membuat Pengadilan Perdata ke-17 Santiago menghentikan segala proses terkait pembangunan tersebut.
Inti konflik ini adalah kelebihan kapasitas penjara. Rabat menyatakan bahwa negara membutuhkan "lebih banyak tempat yang tersedia" dan bahwa Santiago Uno termasuk dalam rencana tersebut. Sumber-sumber tidak merinci angka terkini mengenai kepadatan penjara.
Untuk sementara, jelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Pemerintah kota menghambat pembangunan yang ditolaknya di wilayahnya. Pemerintah pusat belum mendapatkan tambahan tempat berkeamanan tinggi yang diupayakannya untuk ibu kota, sambil menunggu pengadilan memutus pokok perkara, yang waktunya belum diketahui.
