Untuk memantau dan menangani keadaan darurat di 52 komune di Wilayah Metropolitan, tim regional Badan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Senapred) memiliki kurang dari 20 pegawai. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Nasional Pegawai badan tersebut (Anfusenapred), yang menyampaikannya kepada publik pada Jumat ini, beberapa hari setelah banjir bandang yang melanda Las Condes.
Menurut laporan Cooperativa, serikat tersebut menghitung bahwa jumlah itu setara dengan satu pegawai untuk setiap 390 ribu penduduk. Dalam pernyataannya, asosiasi itu menambahkan bahwa penanganan keadaan darurat memaksa sejumlah tenaga profesional bekerja lebih dari 24 jam berturut-turut.
CNN Chile menjelaskan bahwa jam kerja panjang tersebut terjadi selama penanganan banjir bandang di San Carlos de Apoquindo, kawasan Las Condes yang menjadi pusat kerusakan.
"Melindungi masyarakat mengharuskan adanya kondisi kerja yang memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas ini tanpa mengorbankan kesehatan, waktu istirahat, maupun kesinambungan tugas SENAPRED," kata asosiasi tersebut.
Keluhan ini muncul saat Anggaran 2027 sedang dibahas. Dalam pembahasan tersebut, Anfusenapred meminta penguatan tim dan menolak pemotongan yang akan melemahkan pencegahan dan penanggulangan bencana. Asosiasi itu juga mengingatkan bahwa badan tersebut menjalankan tugas peringatan dan koordinasi sepanjang hari, selama 365 hari dalam setahun.
Para pegawai telah melakukan aksi sejak 28 September. Mereka menyatakan bahwa badan tersebut terus menghadapi kekurangan personel, anggaran, dan aturan. Tuntutan mereka mencakup pengisian kembali jabatan yang kosong, jaminan ketersediaan personel untuk setiap giliran kerja, penguatan jenjang karier pegawai, serta kesepakatan mengenai rencana beberapa tahun untuk menambah personel, infrastruktur, dan peralatan teknologi.
"Memperkuat badan ini berarti memperkuat perlindungan masyarakat dan negara dari bencana," kata pengurus nasional serikat tersebut.
Sumber-sumber yang dirujuk tidak memuat tanggapan Pemerintah maupun pimpinan Senapred atas angka-angka tersebut.
Serikat tersebut berupaya menyelesaikan tuntutannya melalui forum tingkat kementerian bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari forum itu, mereka mengharapkan komitmen dengan penanggung jawab, tenggat waktu, dan pendanaan yang jelas. Menurut asosiasi tersebut, forum itu dijadwalkan pada 14 Oktober.
